Menggugat Pertahanan Indonesia

PERTANYAAN sederhana saya ajukan pada diri sendiri saat menyaksikan Mako Brimob diduduki para napi teroris awal Mei 2018 lalu, terkait apa saja yang selama ini terjadi di dalam tahanan khusus itu? Saya makin penasaran setelah sepekan kemudian, Surabaya dilamun amuk bom yang menewaskan puluhan korban jiwa, ditambah sebuah serangan lagi di Riau. Jadi sesungguhnya aparat kepolisian kita sedang apa selama ini? Kok bisa mereka kecolongan sedemikian rupa? Jumlah Anggota Polri kita sebanyak 387.470 (2011) dengan anggaran Rp84 Trilyun per 2017. Armada sebesar itu dibikin kalang kabut oleh 156 orang cecunguk yang bertingkah hanya dengan senjata rampasan. Molodrama macam apa lagi ini? Apa kabar bila alumni Marawi di Filipina yang beraksi? Apa sesungguhnya kerja panglima TNI kita? Berpangku tangan menunggu Kapolri yang sedang sibuk rapat di luar negeri? Anggaran kepolisian yang luarbiasa besar itu dihabiskan untuk apa saja sih sebenarnya? Ketika Mako Brimob dan bilangan Kelapa Dua mencekam, saya sempat berandai-andai bila kemudian negara mendatangkan sekompi saja Kopassus. Ternyata saya keliru. TNI tetap tiarap. Dentasemen Khusus 81 Gultor (Penanggulangan Teror), Detasemen Jalamangkara (Denjaka), Satuan Komado Pasukan Katak, Batalyon Intai Amfibi, dan Detasemen Bravo 90, lindap entah di mana. Malah konon kabarnya, presiden ingin membentuk pula Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab), berdasar usulan kepala staf presiden. Mau berapa banyak lagi anggaran yang harus dibuang percuma? Tak bisakah TNI dan Polri bahu membahu menjaga keamanan negeri ini? Apakah urusan terorisme hanya jadi kerjaan Densus 88--jika detasemen bersangkutan sudah cukup kewalahan? 400.000-an prajurit TNI dengan anggaran Rp105,7 Trilyun (2017) ini sedang mengerjakan apa saja selain latihan dan latihan? Ketua DPR kita pun malah sibuk berkoar soal kenaikan anggaran Alutsista, namun sama sekali tak memberi jalan keluar tentang bagaimana sesungguhnya negara ini harus dibentengi oleh TNI dan Polri. Saya malah tak habis pikir setelah melihat seorang oknum TNI yang berfoto ria dengan atribut HTI di Batam. Apakah oknum ini tak mengikuti dinamika negara kita yang telah membekukan organisasi anti Pancasila itu? Sudahkah ia ditindak tegas oleh komandannya? Bisakah alat negara sebanyak itu dioperasikan untuk menyisir gerombolan penyamun berkedok agama di Indonesia? Sayang sekali jika mereka hanya didudukkan di batalyon masing-masing, sementara rakyat harus terus berjatuhan sebagai korban kebiadaban fanatisme para penyebar teror. Jika sudah begini, seketika saya jadi teringat Babinsa di era Orde Baru. Sejauh yang bisa saya ingat, sebelum Reformasi, tak ada sekelompok orang pun bisa leluasa membicarakan makar pada negara, kecuali di "bawah tanah." Jangankan makar, kumpul mengaji di satu rumah saja dicurigai. Harusnya hari ini, Babinsa bentukan Presiden Soeharto itu bisa dinaikkan kelasnya mengawasi pergerakan media sosial yang kian tak bisa dikendalikan. Anda yang jadi pengguna setia medsos, mesti sering menemukan kejanggalan dalam banyak grup Facebook, WhatsApp, atau kanal Youtube, yang dengan mudah mencaci maki keutuhan negara ini, menghina para ulama tercinta kita, bahkan berniat memakzulkan kepala negara dengan cara barbarian. Padahal perilaku mereka jelas menciderai konstitusi kita. Sayangnya, negara--khususnya TNI, absen mengurusi ini. Alhasil, mereka berbiak tak terkira. Kini kita yang menanggung getahnya bersama-sama. Demokrasi yang kita terapkan nampaknya mulai salah-kaprah. Semua warga memang bebas berpendapat. Tapi bukan berarti bisa seenak udelnya sendiri. Itulah gunanya UUD '45 disusun sebagai landasan bernegara kita. Supaya warga negara tidak bablas dalam kebebasannya. Demokrasi tak melulu soal berpendapat dan bertindak, tapi juga tentang bagaimana cara mengajukan pendapat yang baik dan berbuat yang benar. Ini yang entah kenapa cenderung salah dimengerti. Bernegara juga sejatinya sama dengan berkeluarga. Seorang kepala keluarga bertanggungjawab penuh pada anggota keluarganya soal kemaslahatan dan dan keselamatan. Pun sebaliknya. Semua anggota keluarga harus mendukung penuh kepala keluarga atas segala kepemimpinan dan risiko yang akan ia hadapi. Jika prinsip ini tak lagi bisa dijalankan, maka sesungguhnya ada yang salah dalam cara kita berkeluarga, dan terutama bernegara. Saya pernah berdiskusi panjang dengan Ansyaad Mbai, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) medio 2011 - 2014, tentang bagaimana para teroris itu membuat ramuan kematian dan mencuci otak para kadernya. Kesimpulan diskusi kami adalah, jika mereka begitu spartan memperjuangkan ide negara utopisnya, kita harus lebih gigih tinimbang mereka dalam hal mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Indonesia dibangun di atas keringat, darah, dan airmata para leluhur kita tercinta. Jika militer tak sudi lagi menjaga negeri ini, sebagai rakyat jelata, saya masih punya nyali bila hanya sekadar berhadapan dengan para bromocorah yang kebelet nikah di "surga". Ren Muhammad, 18 Mei 2018

Author

3 Responses Write a Response

Mark Otto
24 Hours
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo.
Mark Otto
24 Hours
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo.
Mark Otto
24 Hours
Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Mark Otto
24 Hours
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo.

Leave Your Response